Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta pengurus partai tingkat pusat dan daerah mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (8/3/2021).
Kehadiran AHY beserta para pengurus daerah tersebut bertujuan untuk menyerahkan beberapa dokumen terkait kepemimpinan sah Partai Demokrat sebagaimana ditetapkan oleh kongres partai kelima tahun lalu.
Diantara berkas yang dibawa tersebut termasuk dokumen AD/ART yang telah disahkan oleh Kemenkumham pada 2020.
Di kantor KPU, AHY mengatakan bahwa dengan adanya dokumen tersebut, maka disimpulkan bahwa kepemimpinan pengurus Partai Demokrat secarah sah berada di tangan AHY sebagai ketua umum.
"Dengan demikian keabsahan ini menggugurkan apa yang dilakukan oleh gerakan pengambil alih Partai Demokrat yang mereka klaim melalui kongres luar biasa,” kata AHY saat menyerahkan dokumen partai secara simbolis ke Plt ketua KPU.
Menanggapi polemik yang terdapat dalam tubuh partai tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ilham Saputra mengutarakan keprihatinan pihaknya atas apa yang sedang terjadi pada Partai Demokrat.
Ia pun mengatakan bahwa pihaknya masih berpedoman kepada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sampai saat ini masih menyatakan AHY sebagai ketua umum partai tersebut.
"Terkait dengan konflik yang ada di (Partai, red) Demokrat, kami prinsipnya turut prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi bahwa sampai saat ini, kami masih memegang SK (surat keputusan, red) dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, red) yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY," kata Ilham saat audiensi antara komisioner KPU dan pengurus Partai Demokrat di kantor KPU.
Selanjutnya, usai mengunjungi kantor KPU, AHY dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bergerak menyambangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Diketahui, AHY bersama jajaran pengurus Partai Demokrat mengunjungi Kementerian Hukum dan HAM, KPU, serta rencananya Kemenko Polhukam setelah sejumlah anggota dan bekas pengurus partai menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Artikel Menarik Lainnya:
