Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kepentingan buruh tetap menjadi atensi bagi pemerintah dalam penyusunan Undang-undang Cipta Kerja.
Seperti diketahui, undang-undang tersebut banyak menuai penolakan.
“Buruh tetap menjadi atensi pemerintah, tapi di belakang buruh juga masih banyak orang yang antre dapat pekerjaan,” kata Moeldoko dilansir dari ANTARA, Selasa (20/10/2020).
Menurut Moeldoko, pemerintah selalu memikirkan kepentingan buruh. Namun, pemerintah juga harus memikirkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat mendapat pekerjaan.
Apalagi, kata dia, krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan jutaan orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia.
“Jumlah pencari kerja terus meningkat, yang terlihat dari jumlah pendaftar di Program Kartu Pra Kerja yang mencapai 34,2 juta orang, tiga hari lalu pendaftar Pra Kerja mencapai 33 juta orang. Artinya banyak orang butuh kerja,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Moeldoko, pemerintah selalu mencari titik keseimbangan baru untuk mengakomodir segala kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak boleh stagnan dalam sebuah situasi, harus selalu berubah hadapi situasi karena tantangan juga berubah. Titik keseimbangan baru itu yang betul betul kita cari sebaik-baiknya,” ujar dia.
Moeldoko menjelaskan, pemerintah terus berusaha mentransformasi ekonomi dan menyelesaikan hambatan-hambatan ekonomi di masa lalu.
Pemerintah juga berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan tetap terbuka terhadap berbagai masukan untuk menjadi lebih baik.
“Ketika ada kebijakan menuju jalan yang lebih baik, lho kenapa jadi paradoks bangsa ini. Kemudian harus mandiri. Terbuka untuk perbaikan. Kami harus jadi bangsa terbuka, tidak boleh kita terlalu yakin diri sudah cukup seperti ini,” ujar Mantan Panglima TNI itu.
