Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, sudah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai terorisme. Kini, KKB bereaksi dengan menebar ancaman siap melawan militer dan akan menghabisi orang Jawa di Bumi Cendrawasih.
Menanggapi hal itu, Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati atau akrab disapa Nuning mengatakan, pemerintah tentu sudah mempertimbangkan dengan matang untuk menetapkan KKB sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST).
"Tentu saja pemerintah juga harus siap dengan segala konsekuensi dan implikasinya. Hal yang harus secara serius pasca penetapan itu adalah membangun kepercayaan rakyat melalui komunikasi yang lebih baik," kata Nuning saat dihubungi Indozone, Selasa (4/5/2021).
Selain itu, sambung Nuning, penting untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasaran. Melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi.
Baca Juga: UPDATE CORONA RI 4 Mei: Positif Tambah 4.369, Sembuh 5.658 Orang
"Pihak KST tersebut kerap melakukan propaganda dengan media lokal dan internasional, serta mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengeksploitasi isu ketimpangan pembangunan, referendum, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Ke depan perlu diimbangi dengan komunikasi yang intens dengan pemda/MPR/ DPR Papua terkait pengungsi pihak sipil yang tak berdosa," urai mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.
Kemudian, terkait KKB yang menebar ancaman dan ketakutan, juga harus ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah. Menurut Nuning, penyelesaian masalah Papua seyogyanya tidak dikelola base on dendam satu ke dendam yang lain.
"Gerakan separatisme di Papua memiliki jaringan yang sangat fragmented. Artinya, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Organisasi yang structure-less ini disebabkan faktor sosial budaya pada masyarakat Papua yang masih kental dengan semangat primordial kesukuan. Lembaga Adat sangat berperan di Papua," papar Nuning.
Dia menambahkan, memang mengherankan segala pendekatan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (ipoleksosbud) sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi masih saja Papua tak kunjung usai masalahnya. Hal itu dikarenakan masih adanya pemantik yang bersifat pragmatis di dalam tubuh KKB atau KST.
"Jaringan bersenjata ini beranggotakan masyarakat yang terikat kesukuan dengan persenjataan terbatas. Sumber utama pengadaan senjata melalui perampasan dan pencurian senjata apparat TNI dan Polri, serta membeli dari jaringan penjualan senjata dari PNG dan Filipina Selatan," pungkas Nuning.
