The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Mantan Presma UNIMED: Polemik di Tubuh Partai Demokrat Akibat Adanya Oligarki Kekuasaan
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) Fahmi Ahmad (Istimewa)
News

Mantan Presma UNIMED: Polemik di Tubuh Partai Demokrat Akibat Adanya Oligarki Kekuasaan

Minggu, 21 Maret 2021 18:01 WIB 21 Maret 2021, 18:01 WIB

INDOZONE.ID - Kisruh yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Aktivis muda Sumatera Utara dari Barisan Pemuda dan Mahasiswa Pilar Demokrasi, Ahmad Fahmi SB yang juga merupakan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) periode 2019 - 2020 turut angkat bicara terkait persoalan yang tengah terjadi pada partai berlambang mercy itu.

Menurut Ahmad Fahmi, hal yang sedang terjadi di Partai Demokrat ini bentuk ketidakmampuan dan kegagalan AHY dalam mengelola kelembagaan partainya. 

"Dengan digelarnya KLB di Deli Serdang dan memunculkan nama Jend. Purn. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, barang tentu menjadi tamparan keras bagi AHY dalam karir kepemimpinannya di partai berlogo mercy itu," kata Fahmi, Minggu (21/3/2021).

"Polemik yang terjadi di tubuh partai Demokrat ini mengisyaratkan ada kekeliruan dalam pengelolaan partai tersebut," sambungnyanya.

Selain itu, Fahmi menybutkan, hal ini terjadi dikarenakan adanya oligarki kekuasaan dan dinasti kepemimpinan di partai tersebut.

"Sebagai pemuda saya konsern terkait dinasti kepemimpinan, yang bagi saya sangat mencederai pilar demokrasi, saya sangat prihatin dan  menyesalkan persoalan dinasti kepemimpinan tersebut," ucapnya.

Fahmi mengatakan Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. 

"Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural," katanya.

"Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet," lanjutnya lagi.

Dengan politik dinasti, kata Fahmi membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. 

"Pada akhirnya hal ini jelas sangat mencederai proses demokrasi," bebernya.

Untuk itu, selanjutnya ia mengajak Pemuda dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bersama-sama peduli dan melek berpolitik. 

"Kita sebagai pemuda dan mahasiswa harus tegas menolak praktik - praktik dinasti kepemimpinan seperti ini agar kedepan menjamin hadirnya pemimpin - pemimpin berkualitas," tegasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Dian Gunawan
JOIN US
JOIN US