Kudeta berdarah terjadi di Sudan usai 7 orang tewas dan 140 orang terluka saat terjadi aksi unjuk rasa.
Rakyat Sudan turun ke jalan untuk menentang kudeta tersebut. Militer yang menangani situasi darurat pun diduga menembaki massa hingga jatuhnya korban.
Dilaporakan militer membubarkan pemerintahan sipil, menangkap para pemimpin politik dan menyerukan keadaan darurat pada Senin (25/10/2021).
Ketua dewan militer berkuasa Sudan, Abdel Fattah al-Burhan beralasan kalau Perdana Menteri Abdalla Hamdok kini ditahan di kediamannya untuk keamanannya sendiri.
Berbicara saat konferensi pers di Khartoum pada Selasa, al-Burhan mengungkapkan bahwa angkatan darat menyembunyikan Hamdok di rumahnya agar "dirinya tetap aman usai mendapat ancaman pembunuhan."
"Kami merasa ada ancaman terhadap nyawa perdana menteri, itulah mengapa kami menjauhkannya," kata al-Burhan seperti yang dilansir Anadolu.
"Dia (Hamdok) ada di rumah saya dan wartawan bebas untuk menemuinya."
Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil ditangkap oleh militer Sudan pada Senin (25/10) di tengah situasi genting di negara tersebut.
Al-Burhan pada Senin mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah serta menangguhkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan.
Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di ibu kota Khartoum.
Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat militer dan sipil, yang mengawasi masa transisi sampai pemilu yang akan digelar pada 2023.
Ini dilakukan sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan.
Kudeta ini didahului tensi panas antara otoritas sipil dan militer usai pemakzulan diktator militer Omar Al-Bashir pada April 2019.
Akan tetapi, friksi antara otoritas sipil dan militer tak terhindarkan. Protes massa pendukung kedua kubu pun memanaskan situasi.
