Perseteruan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dengan Wali Kota Medan, Bobby Nasution terkait lokasi karantina WNI baru pulang dari luar negeri, menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya datang dari Partai Keadilan Sosial (PKS), partai yang mengusung Edy saat Pilgub Sumut beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala, membela Edy dengan menyebut posisi Gubernur lebih tinggi dari wali kota.
"Kalau secara jabatan gubernur lebih tinggi dibanding wali kota. Jadi kalau dia memang ada sesuatu yang perlu dia berikan pelayanan terbaik ya kenapa tidak menyampaikan ke Gugus Tugas Provinsi, 'kira-kira apa yg perlu kami lakukan supaya penanganan COVID di Medan ini mereda bahkan bisa hilang. Silakan Saling berkomunikasi jangan saling menyalahkan," kata Rajuddin, Jumat (7/5/2021).
Menurutnya, Edy dan Bobby harusnya berkoordinasi dengan baik demi melayani masyarakat. Ia juga menilai keputusan Edy memilih kota Medan sebagai tempat karantina para WNI yang baru pulang dari luar negeri, adalah hal wajar.
"Mereka itu manusia yang layak hidup di Kota Medan, bisa jadi mereka itu dari luar negeri pulang ke kotanya ke Medan, ke Sumut karena mereka rindu keluarga. Diberikanlah pelayanan kesehatan yang baik, kalau memang mereka itu perlu dikarantina, dikarantina di tempat yang pantas dan bagus sehingga mereka itu diperhatikan apalagi mereka itu membawa hasil dari luar negeri. Itu juga menambah kesejahteraan buat keluarganya yang ditemui di Sumut atau di Medan," ucapnya.
Ia berharap kisruh ini segera selesai, sehingga keduanya bisa fokus bekerja.
Rajuddin membela Edy yang dituding kekanak-kanakan oleh PDIP. Diketahui bahwa PDIP adalah partai pengusung Bobby.
"Ya bagaimana pun gubernur itu kan lebih tinggi dari wali kota. Tentu kalau ada yang kurang terhubung, ya selayaknya bupati atau walkot menanyakan kepada atasannya. Yaitu salah satunya gubernur. 'Kira-kira, apa yang perlu kami ikut terlibat untuk penanganan COVID itu kan'," tuturnya.
"Apalagi sudah ada SOP-nya dari Gugus Tugas, baik dari Gugus Tugas Nasional, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan maupun kelurahan," sambungnya.
