Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020.
Mengenai pencapaian itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memberikan sejumlah catatan kepada Gubernur Anies Baswedan terhadap masih banyaknya pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.
"Masih banyak hal yang memang perlu kita benahi bersama," ucap Gembong, saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (31/5/2021).
Gembong menyebutkan, pekerjaan rumah terberat yang harus segera diselesaikan Pemprov DKI ialah soal pengelolaan aset. Sebab, masalah ini tak kunjung rampung dari tahun ke tahun.
"PR yang paling menonjol soal aset dan PR pengelolaan aset itu juga bukan pekerjaan yang mudah," terangnya.
"Tapi, kalau kita kerjakan dengan baik Insya Allah menghasilkan yang baik untuk rakyat Jakarta," tambahnya Gembong.
BACA JUGA: UPDATE CORONA RI 31 Mei: Tambah 5.662, Total Kasus Jadi 1.821.703
Untuk menuntaskannya, Gembong meminta Anies bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah ini agar yang dimiliki Pemprov DKI bisa dinikmati oleh seluruh warganya.
"Jadi itu yang kita dorong ke Pak Gubernur. Pak Anies coba fokus betul terhadap pengelolaan aset ini," kata dia.
Sekadar diketahui, prestasi Pemprov DKI meraih penghargaan WTP dari BPK tersebut sudah didapatkan selama empat kali berturut-turut sejak 2017 hingga 2020.
