Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Achmad angkat bicara terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR yang masih minim. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebanyak 239 dari 569 anggota Dewan belum laporkan LHKPN.
Dasco berujar, pandemi Covid-19 membuat anggota DPR menjadi terhalang untuk melaporkan LHKPN. Sebab, biasanya dalam melaporkan LHKPN para anggota Dewan dibantu oleh Tenaga Ahli (TA) ataupun staffnya. Namun karena pandemi Covid-19, mereka pun bekerja dari rumah atau work from home.
"Kalau beberapa yang kemarin sudah memyampaikan ke kita LHKPN itu harus dimasukan pada saat pandemi. Mereka biasanya dibantu TA oleh staf, nah kita kan WFH semua. Sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH," jelas Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2021).
Ditegaskan Dasco, dalam rapat pimpinan yang dihadiri oleh Ketua Fraksi yang ada di DPR, dirinya meminta agar para anggotanya segera melaporkan LHKPN.
"Melalui rapim yang sudah diadakan kemarin, tapi belum sempat dibamuskan kita akan minta kepada ketua-ketua fraksi untuk menyampaikan kepada para anggotanya untuk segera memasukam LHKPN," beber dia.
Baca Juga: Begini Kata Pimpinan MPR Soal Target Amandemen UUD 1945
Maka dari itu Politisi Partai Gerindra mengklaim masih banyaknya anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN-nya ini hanyalah terkendala oleh masalah teknis saja di masa pandemi Covid-19.
"Masalah teknis, karena kalau tahun yang sebelumnya bagus itu," tutup Dasco.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengatakan sebanyak 239 anggota DPR belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN).
"Tercatat pada 6 September 2021, anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239 atau tingkat presentasi laporan baru 58 persen," kata Firli, Selasa (7/9/2021).
