Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti nilai E yang diberikan Indonesian Corruption Watch (ICW) terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini. Menurut Sahroni, kinerja KPK tak cuma dilihat dari kasat mata penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT). Namun, harus dilihat juga bagaimana KPK mengintegrasikan pengawasan ke sistem ranah birokrasi.
"Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dinilai dari kasat mata penangkapan atau OTT dramatis. Tapi juga dari usaha KPK mengintegrasikan pengawasan ke sistem-sistem di ranah birokrasi," kata Sahroni di Jakarta, Selasa.
Menurut Sahroni, kinerja KPK dengan mengintegrasikan pengawasan ke sistem-sistem birokrasi, dapat mempersempit ruang gerak orang-orang terutama birokrat untuk melakukan korupsi.
"Langkah itu tidak kelihatan, bukan berita menarik, tapi jelas sangat berguna," ujarnya.
Sebelumya, ICW memberikan persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 13 persen, dari target sebanyak 120 kasus.
Terkait hal itu, Sahroni menyampaikan ketidaksetujuannya karena KPK justru telah menggarap hingga 91 perkara, dari target penanganan 120 kasus.
"Saya tidak setuju dengan pernyataan ICW. Karena seperti yang sudah dijelaskan Plt Jubir KPK Ali Fikri, KPK justru telah bekerja keras dalam menangani kasus di tahun 2020, di mana dari target 120 kasus, 92 di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap, bahkan sudah ada yang telah dieksekusi," ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa ukuran kesuksesan suatu lembaga tidak hanya pada jumlah perkara yang berhasil ditangani. Namun menurut dia, ada juga hal-hal lain seperti upaya pencegahan yang meliputi pendidikan, sosialisasi, dan pengawasan hingga ke daerah-daerah.
