Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah angkat bicara mengenai dianggap kontroversinya video Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Bipang Ambawang yang merupakan makanan khas daerah Kalimantan Barat.
Menurut Basarah, jika masyarakat menyimak pernyataan Presiden Jokowi dalam video yang diunggah di channel Youtube secara keseluruhan, maka akan tampak bahwa Presiden menyampaikan Bipang Ambawang itu dalam konteks mencintai dan mempromosikan produk lokal Indonesia yang dapat dipesan secara online.
‘’Pernyataan Jokowi tersebut diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang beragam yang terdiri atas berbagai agama, suku, golongan, yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, juga kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia,’’ ujar Basarah kepada wartawan, Senin (10/5/2021).
Baca Juga: Promosi Bipang Ambawang, Presiden Bisa Kena Pasal 156a KUHP dan Ancaman 5 Tahun Penjara
Oleh karena itu, menurut Ketua Fraksi PDIP ini menganggap secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempromosikan Bipang Ambawang. Dimana terlihat bahwa Presiden juga menyebut sampel kuliner bangsa sendiri secara acak seperti gudeg jogja, bandeng semarang, siomay bandung, empek-empek palembang dan juga bipang ambawang yang hanya tinggal dipesan via online.
‘’Kita belum tahu persis apa itu makanan Bipang Ambawang itu. Ada yang menyebut babi panggang. Namun, Jubir Presiden Fadjroel Rahman menyebut Bipang adalah sejenis kue beras dari Kalimantan,’’ tuturnya.
Menurut Basarah, Presiden Jokowi adalah penganut Islam yang baik, yang pernah melaksanakan rukun Islam kelima ke tanah suci Makkah. Dalam beberapa kesempatan, Presiden bahkan memimpin salat berjamaah.
‘’Karena itu saya yakin tidak mungkin sebagai Muslim yang baik, Presiden sengaja mengajak umat Islam di Indonesia untuk memakan makanan yang diharamkan umat Islam, jika benar Bipang Ambawang adalah babi panggang.’’ urainya.
Lebih jauh Basarah menyarankan agar seluruh rakyat Indonesia melihat dengan jernih tujuan Presiden Jokowi menyampaikan pidato di channel Youtube itu untuk memberi penjelasan bahwa tanpa mudik mereka tetap bisa menikmati makanan daerah yang biasa mereka konsumsi jika pulang ke kampun halaman.
Larangan mudik dalam arti perjalanan warga masyarakat dari satu daerah ke daerah lain tersebut tentu saja bukan berlaku bagi umat Islam tetapi berlaku bagi warga masyarakat lainnya yang beragama non muslim.
Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia itu meminta masyarakat tidak meragukan keislaman Presiden Jokowi, yang pernah mengeluarkan Keppres Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri pada 22 Oktober. Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan umat Islam dalam bentuk penguatan ekonomi pesantren melalui Bank Wakaf Mikro, yang diresmikan pada Oktober 2017.
‘’Harap dicatat bahwa Presiden Jokowi adalah presiden untuk semua suku bangsa Indonesia sekaligus presiden bagi semua umat beragama yang hidup di negara Pancasila. Mari berpikir lebih luas dan jernih, jangan gampang termakan oleh provokasi yang ingin memecah belah antara pemerintah dengan rakyatnya,’’ tandas Basarah.
