Desak Pemda Segera Bayar Insentif Nakes, Ketua DPR: Mereka Bertaruh Nyawa!

- Sabtu, 31 Juli 2021 | 09:22 WIB
Petugsa kesehatan memakai APD di RSD Wisma Atlet, Jakarta. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Petugsa kesehatan memakai APD di RSD Wisma Atlet, Jakarta. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku prihatin dengan data pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Karena itu dia meminta pemerintah daerah (Pemda) dapat segera bergerak cepat dalam menyalurkan hak para garda terdepan di sektor keseshatan ini.

“Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” ujar Puan dalam keterangannya dikutip Sabtu (31/7/2021).

Dia menyoroti adanya sejumlah laporan terkait insentif nakes yang tak kunjung diterima. Kemudian, kata Puan, ada juga laporan mulai dari potongan atas penerimaan insentif tersebut, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.

“Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka,” jelas Puan.

Insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.

Puan menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19. Pada 2021, kata dia, insentif ini baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp1,79 triliun dari alokasi Rp8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021.

“Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” tegas Puan.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi juga langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes.

BACA JUGA: Cegah Penyebaran Varian Delta, Filipina Akan Lockdown Manila mulai 6 Agustus

Politisi PDIP ini mengingatkan pemerintah daerah untuk tak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.

“Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini,” tutup Puan.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X