Dalam beberapa hari terakhir, publik dihebohkan oleh kabar yang menyebutkan bahwa vaksin human papillomavirus (HPV) untuk mencegah penyakit kanker serviks dapat menyebabkan seorang perempuan mandul atau mengalami Premature Ovarian Failure (POF).
Kabar tersebut mencuat di tengah-tengah kebijakan pemerintah mewajibkan dan menggratiskan vaksin HPV untuk anak-anak perempuan.
Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pun akhirnya menyampaikan klarifikasi. Kemenkes menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.
"Sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan kejadian Premature Ovarian Failure (POF) dengan penggunaan vaksin HPV," demikian disampaikan Kemenkes melalui laman resmi mereka.
"POF sekarang disebut oleh komunitas ilmiah sebagai Primary Ovarian Insufficiency (POI), adalah istilah yang digunakan oleh praktisi medis ketika ovarium seorang wanita berhenti bekerja normal sebelum dia berusia 40 tahun. Hal ini jarang terjadi pada remaja."
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine juga menegaskan hal serupa.
Karenanya, pihaknya juga akan membekali para calon vaksinator, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk bisa menangkal hoaks, di samping mampu memvaksin dengan benar dan sesuai prosedur.
"Masyarakat sebenarnya cukup menerima bahwa kanker serviks penyakit mengerikan sehingga penerimaannya cukup baik. Walaupun tidak menutup diri masih ada hoaks," katanya.
Menyasar Anak Perempuan Kelas 5 dan 6 SD
Prima Yosephine mengatakan, HPV diberikan kepada siswi kelas 5 dan 6 SD sebanyak dua kali.
Pemberian vaksin HPV berlangsung secara bersamaan dengan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang rutin diselenggarakan pada Agustus dan November setiap tahun.
Vaksinasi HPV telah dimulai di dua provinsi dan lima kabupaten/kota di Indonesia sejak 2021 dan diperluas di tiga provinsi dan lima kabupaten/kota pada tahun ini. Rencananya vaksinasi kanker serviks berlaku secara nasional pada 2023-2024.
Untuk mempersiapkan hal itu, kata Prima, Kemenkes memfasilitasi pelatihan vaksinasi HPV secara berjenjang dari tingkat dinas kesehatan hingga Puskesmas di setiap daerah.
"Untuk DKI dan Bali sudah pelatihan. Tahun ini dan tahun depan kita kembangkan di seluruh kabupaten/kota yang didahului dengan tenaga kesehatan," kata Prima.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyampaikan bahwa vaksinasi HPV merupakan tambahan vaksin wajib di Indonesia dalam program pencegahan kanker.
