Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membocorkan minimnya jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia, terutama di daerah non kota besar. Jumlah tersebut masih jauh dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 1 per 1.000 penduduk.
Sebagai upaya mengejar ketertinggalan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan beasiswa atau fellowship untuk para dokter dan dokter spesialis.
Beasiswa tersebut, akan dibuka bagi spesialis penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yakni kanker, jantung, stroke dan ginjal.
"Jadi RSUD pasti akan aku isi, fasilitasnya aku isi, dan SDM-nya aku kasih beasiswa, beasiswanya fellowship. Supaya lebih cepat, karena waktu saya tinggal satu tahun 11 bulan," ujar Menkes Budi dalam keterangan seperti yang dilihat Indozone, Senin (12/12/2022).
Baca Juga: Cegah Kematian PTM, Kemenkes Komitmen Dukung Berbagai Inovasi Teknologi Kesehatan
Upaya Perbanyak Dokter Spesialis
Sebelumnya, sejumlah calon dokter spesialis mengeluhkan adanya overwork dan tidak diberikan gaji selama menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Usai mereka curhat soal itu, Menkes juga akan berupaya mengubah proses PPDS yang semula berbasis pendidikan, akan berbasis rumah sakit.
Artinya, para calon dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit, dipastikan akan mendapat upah atau gaji. Menkes bilang, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan PPDS berbasis pendidikan, sehingga, para calon dokter tidak mendapatkan gaji.
Baca Juga: Curhatan Calon Dokter Spesialis ke Menkes: Overworked, Enggak Digaji, hingga Sekolah Mahal
Maka dari itu, Menkes Budi berupaya mengubah sistem PPDS agar jumlah dokter dan dokter spesialis juga bertambah.
"Selama ini, Indonesia satu-satunya negara di mana dokter PPDS tidak dibayar, karena konsepnya program sekolah bukan pekerja" imbuhnya.
