Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi puncak kasus COVID-19 terjadi lagi pekan depan. Sehingga dia mengimbau masyarakat untuk bersiap dan gencar kembali melakukan vaksinasi, khususnya booster.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Yang kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus. Dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, di minggu kedua atau minggu ketiga,” ucap Airlangga, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (6/7/20222).
Dalam kesempatan tersebut Airlangga juga mengungkap bahwa Presiden Jokowi meminta capaian vaksinasi kembali ditingkatkan.
Baca juga: Siap-Siap! Pemerintah Bakal Wajibkan Vaksin Booster Sebagai Syarat Masuk Tempat Publik
“Capaian vaksinasi, ini yang diminta Bapak Presiden untuk ditingkatkan, baik dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 untuk terus juga dinaikkan,” sambungnya.
Sehingga menurutnya pemerintah bakal mendorong vaksinasi dosis penguat atau booster dan membuka gerai vaksinasi di sentra keramaian.
“Tentunya (vaksinasi) dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga,” bebernya.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi turut mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Presiden mengingatkan bahwa aplikasi PeduliLindungi untuk di berbagai tempat untuk terus diperketat, jadi tidak boleh kendur. Karena beberapa tempat termonitor agak kendur. Jadi ini yang harus ditingkatkan lagi, karena tadi diingatkan bahwa beberapa negara masih tinggi (kasus COVID-19-nya), jadi pandemi belum usai,” ujar Airlangga lagi.
Dia sendiri juga memaparkan, per 3 Juli 2022 kasus harian nasional berada pada angka 1.614 kasus atau masih di bawah standar positivity rate yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 5 persen.
“Jawa-Bali masih mewakili mayoritas atau 95 persen, yaitu 1.579 kasus. Sedangkan luar Jawa-Bali 35 kasus atau 4,07 persen,” pungkasnya.
