Tingginya kasus kematian ibu hamil menjadi dasar utama diberikannya layanan pemeriksaan kehamilan dengan alat Ultrasonografi (USG) di puskesmas.
Dengan adanya pelayanan USG, diharapkan bisa melihat lebih awal kondisi kesehatan janin, serta mendeteksi lebih awal kemungkinan terdapat masalah selama proses kehamilan.
Selain itu, upaya ini diberikan untuk membantu masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pelayanan USG. Upaya ini tentu berdampak pada kualitas ibu dan bayi yang akan dilahirkan.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, mengatakan, layanan USG di puskesmas sepenuhnya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
"Layanan USG ini akan di-cover pembiayaannya oleh BPJS, karena pemeriksaan USG ini menjadi salah satu bagian dari pemeriksaan layanan primer di Puskesmas, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan USG ini," ujarnya, Kamis (25/11).
Lebih lanjut, adanya alat USG di puskesmas diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dokter puskesmas dalam hal mengoperasikan alat USG.
Karenanya, Kemenkes akan memberikan layanan pelatihan kepada dokter puskesmas. Terdapat 10.205 dokter dari 10.205 Puskesmas di 5154 kabupaten/kota sampai 2023 yang akan berkesempatan mendapat pelatihan alat USG.
"Dokter Puskesmas akan memiliki pengalaman lebih baik, termasuk soal pengopoerasian alat USG ini. Sekali lagi, kami pastikan pelayanan USG di Puskesmas akan di-cover BPJS Kesehatan," ujarnya.
Dalam tahun ini, sebanyak 447 alat USG akan didistribusikan secara bertahap. Lalu di tahun depan, akan ada 4.180 alat USG yang akan disediakan oleh Kemenkes.
