Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), membahas pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menekan angka stunting di Maluku.
"Pemerintah pusat telah menetapkan target prevalensi stunting setiap tahunnya adalah tiga persen, pada 2022 kita mencapai 2,8 persen ini harus dievaluasi dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor," ujar Deputi Bidang Lalitbang BKKBN RI, Rizal Damanik dalam Pra Rapat Koordinasi Daerah, Rabu (15/2/2023).
Menurut Rizal, program BKKBN masing-masing kabupaten kota Indonesia harus bisa menjangkau dan menggugah kesadaran masyarakat.
Baca juga: Sempat Viral, Beri Susu Kental Manis dan Kopi Susu ke Balita Bisa Bikin Stunting
"Bikin program itu santai tapi serius supaya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tentang pentingnya rutin ke posyandu, contohnya seperti diselingi demo masak, lomba foto, dan lain sebagainya," terang dia.
Selain itu kata Rizal, penting pula kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta dalam bidang ilmu gizi, untuk memberikan inovasi terbaru dalam menekan prevalensi stunting.
"Kita kan sudah kerja sama dengan PTN dan PTS di seluruh Indonesia, harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik," terang dia.
Lebih lanjut Rizal mengatakan, permasalahan stunting merupakan persoalan jangka panjang, sehingga berpengaruh pada Sumber Daya Manusia (SDM).
Jika percepatan penurunan stunting tidak dibarengi dengan inovasi, maka akan berdampak pada daya saing bangsa.
"Stunting dimulai sejak sel telur dibuahi sampai umur dua tahun, itu akan menentukan hitam atau putihnya seseorang," tandasnya.
Baca juga: BKKBN Puji Inovasi Ita dalam Penanganan Stunting di Kota Semarang
Sebelumnya berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 26,1 persen pada 2022. Angka ini menempatkan Provinsi Maluku berada di peringkat ke-13 nasional.
Meski demikian masih ada kabupaten di Maluku dengan prevalensi stunting yang bahkan mencapai 41,6 persen yakni Buru Selatan. Hal itu kata Rizal menjadi bahan evaluasi pada rapat koordinasi nanti.
"Nanti kita cek apakah pendataannya sudah benar, apakah bidannya juga memberikan edukasi atau seperti apa," tambah dia.
