Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku sebal ketika beberapa dokter kerap meributkan wewenang masing-masing berdasarkan jenis spesialis yang diemban. Masalah ini menjadi salah satu yang ingin diselesaikan melalui RUU Kesehatan Omnibus Law.
Ia menyayangkan masih ada dokter yang 'rebutan' lahan praktik ketimbang memikirkan pelayanan masyarakat.
"Penyelesaian masalah shared competency ini, aku sebal. Ini lebih banyak rebutannya dibandingkan pikirannya buat masyarakat. Kalau aku balik lagi, yuk pengen sebanyak mungkin ngasih ke masyarakat. Jadi ini saya habis waktu untuk ngatasin ramainya (masalah) ini," ujar Menkes Budi dalam Public Hearing RUU Kesehatan bersama IDI dan PDGI, Minggu (19/3/2023)
Menkes Budi lantas mencontohkan salah satu kejadian yakni dalam pemeriksaan USG untuk melihat jenis kelamin bayi. Disebutkan bahwa tidak bisa dokter umum melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan USG jenis kelamin harus dilakukan oleh dokter spesialis lantaran bukan berada dalam wewenang dokter umum.
Baca juga: Berkaca dari Kasus Bumil di Subang, Kemenkes Ingatkan Penting Lakukan Antenatal Care
"Misalnya UGS (melihat jenis kelamin) laki-laki atau perempuan. Bisa periksa enggak? (dokter jawab), 'Kita bisa, Pak, cuma enggak, takut kita ditangkap," cerita Menkes budi.
"(Ditanya kembali), 'Sama IDI bukan?', 'Bukan sama IDI'. Kenapa? karena bukan kompetensi kita (dokter umum) untuk bisa lihat apakah ini laki-laki atau perempuan," imbuhnya.
Baca juga: Viral Bumil Meninggal usai Ditolak RSUD Subang, Kemenkes: Pasien Emergency Wajib Ditangani
Menurut Menkes Budi, kondisi tersebut merupakan perilaku yang salah. Pembagian kompetensi antar dokter dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan ke masyarakat.
"I think that is the wrong attitude. Kenapa sih hanya untuk dokter umum yang 10.000 ada di Puskesmas, untuk bisa (melihat jenis kelamin) laki perempuan mesti bawa dokter spesialis whatever apa tuh, spesialis anak, spesialis obgyn, atau radiolog untuk lihat," tutur Budi.
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah memperbaiki persinggungan tersebut. Ia mengimbau para dokter lebih fokus kepada masyarakat sehingga ada keputusan yang tepat antara pemerintah dan organisasi profesi.
"Kalau kompetensinya dishare memang kenapa sih? Selama itu buat ngelayanin masyarakat lebih banyak, masalahnya apa? Kayak gitu-gitu tuh aku suka sedih, jadi gitu ya masalah shared competency, aku mau beresin itu," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
