Rencana pemerintah untuk mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah tren penurunan kasus Covid-19 mendapat tantangan besar di tengah krisis pandemi yang sedang melonjak di China dan Jepang.
"Situasi krisis covid di China diprediksi masih akan berlangsung hingga setidaknya akhir Januari atau Februari 2023. Setidaknya sudah 250 juta orang terinfeksi dalam sebulan ini," tulis Dicky Budiman Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia seperti yang dikutip Indozone, Rabu (28/12/2022).
Menurutnya penghentian PPKM tersebut akan menimbulkan masalah baru, alih-alih Indonesia bisa keluar dari pandemi Covid-19 yang saat ini sedang menggejala di tingkat global.
Baca juga: WHO Beri Isyarat Pandemi Kelar Tahun Depan, Epidemiolog Beri Pesan Penting
Pasalnya potensi lahirnya subvarian atau varian baru dengan meningkatnya kasus di China dan Jepang membuat Indonesia semakin rentan jika tidak ada proteksi kebijakan dari Pemerintah.
"Potensi dampak perburukan pada level Asia dan global tentu cukup besar, antara lain dengan potensi lahirnya subvarian atau varian baru yang lebih cepat menular, mudah menginfeksi, kebal antivirus dan yang juga merugikan dan bahaya ketika kemampuannya dalam menembus imunitas jauh meningkat," katanya.
Diketahui sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kalau Pemerintah pada akhir 2022 kemungkinan akan menyatakan PPKM berhenti.
Presiden mengatakan hingga data terakhir, tren penurunan kasus harian COVID-19 terus terjadi. Jokowi mencontohkan bahwa hingga Selasa (20/12/2022), kasus COVID-19 secara harian sebesar 1.200 kasus.
Jumlah itu menunjukkan penurunan drastis dibanding puncak kasus saat varian COVID-19 Omicron yang mencapai 64 ribu kasus.
Baca juga: Dear Pemerintah! Jangan Buru-buru Cabut PPKM, Pakar IDI Ingatkan Risiko Ini
Presiden mengatakan situasi sulit pandemi COVID-19 dapat dikelola dengan baik, sehingga menjadi terkendali.
Hal itu karena pemerintah bersikap tenang dan melakukan kalkulasi dengan cermat untuk mengendalikan situasi sulit.
Jokowi juga menceritakan saat COVID-19 varian Delta masuk ke Indonesia, hampir 80 persen menteri di kabinet menyarankan dirinya untuk melakukan lockdown. Saat itu kasus harian COVID-19 mencapai 56 ribu kasus.
