Bambang Soesatyo, selaku Ketua DPR RI meminta kepada para kontestan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tidak mengerahkan massa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggelar sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Jumat (14/6).
"Saya meminta semua pihak, khususnya para kontestan pemilihan presiden tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum yang berjalan di MK bebas dari tekanan pihak mana pun," ujar Bambang di Jakarta, Rabu.
Bambang menjelaskan, MK adalah lembaga negara yang diberikan mandat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final terhadap perselisihan hasil pemilu.
Ia pun mengajak kepada semua pihak untuk bisa memberikan kesempatan kepada para hakim konstitusi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
"Penghormatan terhadap MK merupakan bagian dari penghormatan terhadap konstitusi negara," ujarnya.
Maka dari itu, ia mengatkan bahwa apa pun putusan MK wajib diikuti dan ditaati semua pihak, bukan hanya kepada penggugat, tergugat, maupun pendukungnya, melainkan seluruh bangsa Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem kesatuan ketatanegaraan.
Selain itu, Bamsoet juga meminta kepada para aparat keamanan untuk tegas dalam mencegah dan menindak apabila ada pihak-pihak yang ingin menganggu jalannya sidang di MK.
"Jangan membiarkan persatuan dan kesatuan bangsa tercabik-cabik karena kepentingan politik golongan tertentu," tegasnya.
"Saya meminta semua pihak, khususnya para kontestan pemilihan presiden tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum yang berjalan di MK bebas dari tekanan pihak mana pun," ujar Bambang di Jakarta, Rabu.
Bambang menjelaskan, MK adalah lembaga negara yang diberikan mandat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final terhadap perselisihan hasil pemilu.
Ia pun mengajak kepada semua pihak untuk bisa memberikan kesempatan kepada para hakim konstitusi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
"Penghormatan terhadap MK merupakan bagian dari penghormatan terhadap konstitusi negara," ujarnya.
Maka dari itu, ia mengatkan bahwa apa pun putusan MK wajib diikuti dan ditaati semua pihak, bukan hanya kepada penggugat, tergugat, maupun pendukungnya, melainkan seluruh bangsa Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem kesatuan ketatanegaraan.
Selain itu, Bamsoet juga meminta kepada para aparat keamanan untuk tegas dalam mencegah dan menindak apabila ada pihak-pihak yang ingin menganggu jalannya sidang di MK.
"Jangan membiarkan persatuan dan kesatuan bangsa tercabik-cabik karena kepentingan politik golongan tertentu," tegasnya.
