INDOZONE.ID - Ace Hasan Syadzily, selaku Wasekjen Golkar mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tentang pemerintah yang akan mengkaji perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) bukan pernyataan politis.
"Pernyataan Presiden Jokowi bukanlah politis, tentang keharusan adanya kewajiban organisasi kemasyarakatan yang harus selaras dengan ideologi bangsa, Pancasila," kata Ace dihubungi di Jakarta, Minggu.
Menurut Ace, sejatinya pernyataan Presiden tidak hanya berlaku kepada organisasi FPI, namun juga berlaku pada tiap organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh terhadap ideologi kebangsaan RI.
Dia juga mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah tanggung jawab seorang Kepala Negara yang ingin menjaga pilar kebangsaan di Indonesia.
"Ini sebagai sikap yang konsisten dari Presiden Jokowi yang terus melakukan penguatan ideologi Pancasila," tegas Ace.
Lebih lanjut, ia mengunkapkan bahwa bangsa ini memiliki Perppu No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara tegas menyatakan bahwa setiap ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam Perppu itu juga dikatakan bahwa setiap ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Ormas juga dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
Selain itu, dinyatakan ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu jelas merupakan sikap dari penegakan aturan yang kita miliki," ujar Ace.
