INDOZONE.ID - Diketahui bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat menghentikan penerimaan aparatur sipil negara (ASN) pindahan dari luar ke daerah tersebut.
Yustus Maidodga, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat di Manokwari, mengatakan bahwa kebijakan tersebut dilakukan sesuai perintah Gubernur Dominggus Mandacan untuk mengurangi beban pada belanja pegawai.
"Sesuai perintah gubernur kami tidak lagi memproses penerimaan pindahan dari provinsi lain kecuali tenaga ahli yang benar-benar kita butuhkan," ujar Yustus.
Ia mengatakan bahwa pegawai yang selama ini melakukan mutasi ke Papua Barat adalah mereka yang bermasalah atau tidak mendapat jabatan di daerah asalnya. Ada juga yang mempunyai motivasi terkait kesejahteraan.
"Kesejahteraan di daerahnya kurang terjamin dan mungkin mereka melihat Papua Barat lebih baik, makanya mereka mengurus pindah," kata lagi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan, pada wawancara terpisah mengatakan bahwa saat ini alokasi belanja rutin pegawai dalam struktur APBD sudah hampir lebih dari Rp1 triliun.
"Jika penerimaan ASN dari luar tidak dikendalikan, tahun depan mungkin bisa naik antara Rp 1,5 triliun sampai Rp2 triliun, sehingga akan sangat membebani APBD, sementara masih banyak kegiatan pembangunan yang harus dibiayai," ujar Nataniel.
Adapun APBD Papua Barat di tahun 2019 sebesar Rp8,3 triliun dan sebagian di antaranya adalah hak kabupaten/kota pada dana transfer. Anggaran yang dikelola provinsi saat ini kurang dari Rp4 triliun.
"Jumlah bersih yang kami kelola hanya di kisaran Rp3 triliun sampai dengan Rp4 triliun dari Rp8 triliun. Kalau pegawai terus bertambah, maka anggaran pembangunan bisa turun," ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Sekda pun telah memerintahkan BKD untuk menghentikan penerimaan pegawai pindahan mulai Juli 2019. Penerimaan pegawai hanya dilakukan lewat pembukaan formasi CPNS.
