Pekerja paksa dalam proyek pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer-Panarukan ternyata menerima upah. Namun nominalnya ‘disunat’ oleh bupati setempat.
Dikutip dari laman Historia, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels hanya tiga tahun menjabat. Namun, dia terkenal sangat kejam.
Salah satu bukti kekejamannya ialah proyek kerja paksa pembuatan Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan yang menghubungkan Jawa Barat ke Jawa Timur.
Dalam proyek itu Daendels sebenarnya memberi upah untuk pekerja, namun tidak banyak.
Menurut Sejarawan Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, Daendels memberi lebih dari 30 ribu ringgit untuk pekerja, namun Bupati tak menyerahkan upah tersebut alias dikorupsi.
Baca juga: Hubungan Jepang-Korsel Bisa Memanas Terkait Putusan Pengadilan Soal Kerja Paksa Kolonial
“Untuk membangun jalan dari Cisarua, Bogor sampai Cirebon, Daendels menyediakan dana sebanyak 30.000 ringgit ditambah dengan uang kertas yang begitu besar,” kata Djoko.
Hal senada juga disampaikan oleh sejarawan Peter Carey. Peter Carey mengatakan bahwa memang ada anggaran yang digelontorkan oleh Daendels untuk pembangunan Jalan Raya Pos tersebut.
Tetapi anggaran itu diserahkan Pemerintah kolonial ke bupati dan petinggi pribumi lokal. Sehingga kuat dugaan dananya diselewengkan.
Sementara itu, 30 ribu orang dinyatakan meninggal selama pembuatan jalan raya tersebut.
Baca juga: Daendels Ternyata Beri Upah ke Pekerja Jalan Raya Anyer-Panarukan, Tapi Dikorupsi
Dan pada akhirnya kerja paksa diberlakukan setelah pemerintah kolonial kehabisan anggaran, dan meminta bantuan para penguasa di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
@sejarahseru.id Memang kebiasaan buruk itu diturunkan. Tapi, apakah kalian percaya sama kontroversi ini? Coba komen di samping ???????? #fy #fyp? #viral #samasamabelajar #serubelajar #sejarahindonesia #sejarahseru #viralditiktok #faktaunik #faktamenarik
? suara asli - Sejarah Seru - Sejarah Seru
