Dalam sejarah perumusan dasar negara, banyak yang menuliskan bahwa dasar negara Indonesia dihasilkan dari sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Padahal, pada kenyataannya dasar negara yang disepakati atau yang kini kita kenal dengan Pancasila bukanlah hasil dari sidang BPUPKI, melainkan kesepakatan dari panitia sembilan.
Baca Juga: 27 Desember 1949 Belanda Mengakui Kemerdekaan Indonesia Secara Resmi melalui KMB
Dilansir Antaranews, sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 memang menjadi wadah untuk lahirnya Pancasila. Akan tetapi, dalam peristiwa bersejarah tersebut dasar negara belumlah disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI yang terlibat.
Dalam sidang BPUPKI pertama ini, terdapat tiga tokoh yang mengutarakan idenya untuk merumuskan dasar negara. Ketiga tokoh ini yakni, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.
Ketiganya memiliki pendapat yang berbeda-beda akan dasar negara yang kemudian menjadi pandangan hidup warga negara Indonesia.
Sayangnya, usulan dari ketiga tokoh ini tidak menemukan kesepakatan yang mufakat dari anggota BPUPKI yang lain. Sehingga mendorong adanya pembentukan panitia kecil bernamakan panitia sembilan.
Panitia sembilan ini beranggotakan sembilan orang dengan pimpinannya Ir. Soekarno. Dari kesepakatan panitia sembilan inilah akhirnya disepakati jika dasar negara diambil dari isi Piagam Jakarta yang mengandung lima poin penting.
Adapun isi Piagam Jakarta sebagai berikut:
Isi Piagam Jakarta
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
