The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Aturan Melarang Nonmuslim Tinggal di Dusun Karet Akhirnya Dicabut
Tugu Jogja/Kumparan

Aturan Melarang Nonmuslim Tinggal di Dusun Karet Akhirnya Dicabut

Rabu, 03 April 2019 16:04 WIB

Otoritas di Padukuhan Karet di Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY, akhirnya mencabut aturan yang melarang warga nonmuslim tinggal di dusun tersebut. Selain itu, Kepala Padukuhan Karet, Iswanto minta maaf terkait aturan yang dirasa diskriminatif tersebut.

"Mulai hari ini (Selasa, 2 April 2019) sudah dicabut, karena melanggar peraturan dan perundangan. Kami sepakat aturan yang kami buat itu dicabut. Permasalahan dengan Pak Slamet tidak ada permasalahan lagi. Nantinya kita mengikuti aturan yang ada di pemerintahan saja," ujar Iswanto.

Dia juga mengatakan warga di Dusun Karet tidak akan lagi mempermasalahkan pendatang yang berbeda agama di sana. Dia menceritakan bahwa awalnya peraturan itu dibuat agar makam muslim dan nonmuslim tidak tercampur.

Warga sempat khawatir muslim dan nonmuslim dimakamkan di tempat yang sama. Karena itu, lahirlah peraturan yang melarang pendatang nonmuslim membeli tanah dan tinggal di Dusun Karet. Aturan itu akhirnya disetujui oleh 30 tokoh masyarakat setempat.

Sayangnya, Slamet Jumiorto sudah terlanjur membatalkan mengontrak rumah di Dusun Karet dan sudah meminta uang sewa Rp 4 juta yang sebelumnya dia bayarkan kepada pemilik rumah. Pembatalan kontrak dilakukan sebelum aturan ini dicabut.

Iswanto mempersilakan kalau Slamet dan keluarga masih tetap mau mengontrak di Dusun Karet. Namun, Slamet masih akan pikir-pikir dulu dan berdiskusi dengan istri dan kedua anaknya.

"Yang terpenting bagi saya, peraturan tersebut sudah dicabut. Jangan sampai ada korban lainnya. Jangan sampai cap intoleransi di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) makin tebal," ujar Iswanto.

Bupati Bantul Suharsono juga menegaskan bahwa tak boleh ada peraturan yang sifatnya diskriminatif di wilayahnya. Aturan itu tak punya dasar hukum yang kuat dan malah bertentangan dengan keberagaman di Indonesia.

“Enggak boleh ada larangan kalau tak ada dasar hukumnya. Itu melanggar hukum. Yang penting dirembuk. Warga [nonmuslim] bisa di situ, yang penting tidak mengganggu," ujarnya.

Indozone Media

Indozone Media

Editor