Jelang PON 2020, DPR Minta Persoalan Olahraga Diselesaikan

- Sabtu, 14 Desember 2019 | 16:14 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (Humas PKS)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (Humas PKS)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mendorong agar berbagai persoalan dunia olahraga di Indonesia diselesaikan. Salah satunya adalah soal tigalisme dalam kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).

Menurut Fikri buntut dari masalah tersebut adalah absennya atlet Indonesia dalam ajang SEA Games di Filipina yang baru saja berakhir.

“Padahal tenis meja ini banyak nomor pertandingannya dan kita berpotensi untuk dapat medali,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Makassar, Jumat (13/12).

Dalam beberapa tahun terakhir, kepengurusan PTMSI terpecah jadi tiga. Terdapat tiga kubu yang mengklaim sebagai kepengrusan PTMSI yang sah periode 2018–2022, yakni kubu Oegroseno, Lukman Eddy dan Peter Layardilay.

Kisruh tersebut juga berimbas bagi kepengurusan di tingkat bawahnya karena beberapa daerah juga memiliki tiga kepengurusan.

Pada PON 2020 mendatang, tenis meja merupakan salah satu dari 10 cabang olah raga yang akan dihapus.

Anggota dari Fraksi PKS ini menilai salah satu faktor utama penghapusan tenis meja dalam PON 2020 adalah karena karut marut dalam PTMSI. Ia berharap keruwetan tersebut dapat selesai.

"PSSI saja bisa, kenapa PTMSI tidak?" tanya Fikri.

Anggota dari Dapil Jawa Tengah IX ini sebetulnya menyayangkan terdapat pengurangan cabang olahraga yang dipertandingkan, dari 47 menjadi 37.

Pengurangan tersebut diantaranya karena ketidaksiapan venue. Menurutnya jika karena ketidaksiapan venue, pertandingan cabang olahraga lain tersebut bisa dilakukan di provinsi lain.

“Bisa di Jakarta, Bali atau di provinsi lain. Ini tentu mengecewakan banyak pihak karena beberapa sudah melaksanakan Pra PON, termasuk Sulawesi Selatan. Bagi Pemda, tentu akan menjadi susah mempertanggungjawabkan anggaran karena berbagai persiapan dan kegiatan sudah dilaksanakan,” urainya.

Fikri tidak menampik bahwa dinamika seputar penyelenggaraan PON 2020 mendatang mencerminkan kondisi olahraga nasional.

"Persoalan yang sebetulnya bahkan lebih luas, seperti soal pembinaan olahraga yang belum terarah, peran lembaga pengembangan olahraga yang cukup lemah, keterbatasan sarana prasarana olahraga yang terbatas, dan lain-lain. Padahal, Indonesia berminat mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade 2032. Tentunya hal tersebut perlu ditunjang oleh sarana prasarana dan prestasi olahraga yang baik," tutup Fikri.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X