Fasilitas Bantuan AP II di Pantai Bulbul Ditutup Dinas Pariwisata, Warga Minta Dibongkar

- Minggu, 7 Agustus 2022 | 15:37 WIB
Fasilitas toilet bantuan Angkasa Pura II ditutup Dinas Pariwisata Toba. (Foto/Istimewa)
Fasilitas toilet bantuan Angkasa Pura II ditutup Dinas Pariwisata Toba. (Foto/Istimewa)

Langkah Dinas Pariwisata Kabupaten Toba dalam menata objek wisata Pantai Bulbul di tepian Danau Toba dianggap tidak mendukung usaha perekonomian masyarakat di daerah itu.

Pasalnya, dinas yang dipimpin Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba, Rusti Hutapea itu justru dianggap kerap mengganggu usaha masyarakat dengan berulang kali melakukan pembongkaran fasilitas usaha masyarakat dan penutupan fasilitas kamar mandi.  

Hal itu dikatakan salah satu warga Desa Lumban Bulbul, B Simangunsong, yang mempertanyakan kedatangan Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba, Rusti Hutapea, bersama puluhan anggota Satpol PP untuk membongkar lesehan milik warga, Minggu (7/8/2022).

“Seharusnya Dinas Pariwisata turut membantu usaha masyarakat desa ini supaya pariwisata di desa ini semakin maju, bukan malah mengganggu usaha masyarakat yang melakukan usaha,” katanya.

Menurut penuturan Simangunsong, sejak awal Januari 2022 lalu, Dinas Pariwisata menutup fasilitas kamar mandi di Pantai Bulbul, yang dulu dibangun atas bantuan Angkasa Pura II (AP II) di atas lahan milik keluarganya. 

“Waktu itu dinas bilang mau ditata supaya lebih bagus, tapi setelah ditutup, malah dibiarkan begitu saja. Kami sudah tiga kali meminta kepada dinas supaya dibongkar saja daripada dibiarkan terbengkalai begitu, tapi sekarang tidak ada kejelasan, malah lesehan kami yang disuruh dibongkar dan dipindah berulang kali,” katanya. 

Saat datang melakukan pembongkaran pada Kamis, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba, tidak mengindahkan permintaan warga terkait status kamar mandi tersebut. Puluhan anggota Satpol PP justru meminta warga supaya memindahkan lesehan dari dekat kamar mandi.

“Padahal lesehan itu kami dirikan di lahan kami sendiri, bukan lahan umum. Kamar mandi itu pun berdiri di atas lahan kami. Kami sudah memintanya berulangkali agar Dinas Pariwisata membongkar kamar mandi itu daripada dibiarkan terbengkalai, supaya kami bisa membangun lesehan yang lebih baik dan tertata. Tapi kami selalu di-bola-bolai. Kami tidak mengerti apa tujuan kepala dinas itu,” kata Simangunsong.

Menurut Simangunsong, terakhir pada bulan Juni lalu, mereka diwakili anaknya mempertanyakan kamar mandi itu, tapi mereka belum juga mendapatkan jawaban dari Plt. Kadis tersebut.

Saat itu, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba beralasan mereka masih menunggu proses untuk pembongkaran itu, namun tidak mengatakan kapan akan dibongkar.

“Katanya waktu itu akan dibongkar, kami terus disuruh bersabar, tapi sampai kapan kami bersabar? Kalau begitu kamar mandinya, kan pengunjung jadi tidak nyaman, makanya kami minta dibongkar saja, daripada terbengkalai begitu,” katanya. 

Dia mengatakan, kedatangan Plt. Kepala Dinas Toba beserta puluhan anggota Satpol PP yang menyuruh membongkar lesehan justru membuat warga yang berusaha terancam kehilangan pendapatan.

Dinas Pariwisata yang harusnya mendukung usaha pariwisata rakyat, katanya, justru membuat usaha warga terancam.

Dinas yang seharusnya turut menata, justru mengusik kelangsungan usaha masyarakat.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

15 Negara Terkecil di Dunia yang Layak Dijelajahi

Kamis, 28 Maret 2024 | 06:20 WIB
X