Anggota parlemen Demokrat Amerika Serikat meminta Youtube, TikTok, Twitter hingga seluruh platform media sosial naungan Meta untuk segera mengarsipkan konten yang berhubungan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut dapat dijadikan bukti pemerintah AS, pemantau HAM, akuntabilitas internasional untuk menyelidiki kejahatan perang Rusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan lainnya di Ukraina, seperti yang dilaporkan Reuters.
Ukraina dan negara Barat lainnya mengatakan, selama invasi berlangsung ribuan warga sipil meningal di tangan militer Rusia. Namun, hal tersebut dibantah tegas Rusia yang mengatakan pihaknya sama sekali tidak menargetkan warga sipil Ukraina.
Kebijakan yang disuarakan Parlemen AS ini sejatinya mendorong para perusahaan media sosial untuk melestarikan konten seperti apa yang diposting dalam platformnya. Termasuk konten mengenai invasi Rusia ke Ukraina.
"Konten itu berpotensi digunakan sebagai bukti ketika pemerintah AS dan pemantau hak asasi manusia dan akuntabilitas internasional menyelidiki perang Rusia, kejahatan terhadap kemanusaian, dan kekejaman lainnya di Ukraina," bunyi surat yang disampaikan untuk CEO Meta, Mark Zuckerberg, anggota parlemen, termasuk para pemimpin Komite Pengawasan DPR dan Urusan Luar Negeri, Carolyn Maloney dan Gregory Meeks, dikutip Jumat (13/5/2022).
Diketahui, pada Kamis lalu (12/5/2022), Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengeluarkan resolusi untuk mengadakan penyelidikan terhadap kejahatan yang kemungkinan dilakukan oleh pasukan Rusia di sekitar ibukota Kyiv.
Penulis: Safira Meidina
