Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengkritisi peran Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di tengah polemik kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini. Pasalnya masalah kelangkaan minyak goreng belum selesai, kini pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022.
Anggia berujar anggaran BPDPKS sebesar Rp. 100-an Triliun lebih belum proporsional mendukung subsidi sawit rakyat. Namun dalam pengelolaan dan pengalokasian sangat tidak proper dan tidak proporsional.
“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu, pengalokasiannya inilah yang selalu kita soroti sangat tidak proper, sangat tidak proporsional dan sangat tidak pro-rakyat,” kata Anggia dalam diskusi di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Anggia mempertanyakan siapa pihak yang menikmati itu, padahal penyumbang anggaran, pungutan ekspor itu adalah para petani sawit rakyat.
“Saya pernah di Panja mempertanyakan apakah petani rakyat itu menyumbang pungutan itu, anggaran itu, jawabannya ke sana-kemari dan enggak jelas dan kita tersinggung nih, rakyat ini punya sumbangan besar, punya kontribusi yang besar, untuk anggaran yang besar sekarang dikelola oleh BPDPKS,” tutur Anggia.
Anggia menanggap BPDPKS itu tak lebih dari sekedar EO (Event Organizer) tak jelas posisinya dalam perbaikan infrastruktur sawit dalam negeri. Ia mendukung kinerja BPDPKS agar dievaluasi.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Soal Migor, PKS: Padahal Ada Menko Airlangga
“Makanya menurut saya memang perlu dibedah sebedahbedahnya dan di evaluasi tentang penggunaan anggaran dan tentang kebijakannya juga,” paparnya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia menilai migor seharusnya tidak menjadi polemik apabila dieksekusi peruntukannya secara tepat. Ia mempertanyakan transparansi BPDPKS.
Misalnya terkait bio diesel, itukan program-programnya, plasma sawit rakyat, karena kita enggak menutup mata selama ini BPDPKS ataupun kebijakan-kebijakan terkait program BPDPKS ini di endusnya cepet banget sama penegak hukum juga.
“Kalau ada penyimpangan di endus, cuman anehnya kok tidak dicegah malah di tindak, kan ini menjadi pertanyaannya, harusnya kan ada pencegahan dulu baru ditindak, ini pencegahannya juga enggak ada,” urai dia.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem Rudi Hartono Bangun juga menyoroti dana besar BPDPKS yang sangat minim untuk sawit rakyat dan peran pejabat terkait dalam kelangkaan migor.
“Kalau pejabat kita kompak, aparatur hukum, polisi, jaksa DPR semua kompak mengawasi termasuk Pak Presiden juga tetap sebenarnya ini tidak terjadi kelangkaan migor,” tutur Rudi.
