Tata Kelola Transportasi di Masa Pandemi Dinilai Perlu Beberapa Pertimbangan

- Senin, 3 Agustus 2020 | 16:11 WIB
Ratusan calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bogor di Jawa Barat, Senin (8/6/2020). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Ratusan calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bogor di Jawa Barat, Senin (8/6/2020). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Pengaturan transportasi di masa pandemi Covid-19 membutuhkan berbagai pertimbangan agar meminimalisir risiko penularan virus corona, terutama pada saat new normal ini.

Selain itu, urban transport bersinggungan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat, apalagi pada saat meningkatnya okupansi saat ini dibandingkan masa penerapan PSBB penuh.

Terkait dengan itu, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan perlu diciptakan bentuk layanan transportasi umum guna memenuhi mobilitas warga dan target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) dengan mengutamakan protokol kesehatan.

"Selama masa pandemi ini, kapasitas transportasi umum tidak mungkin mencapai 100%. Kapasitas penumpang KRL sendiri selama masa pandemi dibatasi maksimal 35-45% untuk memenuhi ketentuan physical distancing, yang mengakibatkan seringnya terjadi penumpukan penumpang. Satu kereta maksimum diisi 74 penumpang," kata Setijowarno, Senin (3/8/2020).

Untuk memberikan akses transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dengan memerhatikan protokol kesehatan yang ketat, ia mengusulkan adanya tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah.

Pertama, KRL lebih diprioritaskan kelompok berpenghasilan UMK dan milenial muda berpendapatan kurang dari Rp10 juta per bulan. Kemudian ada layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion (JR  Connexion) yang melayani semua kawasan perumahan dengan tarif subsidi dan tanpa subsidi.

Kedua, layanan Bus JR Connexion bersubsidi dapat diberikan bagi Kawasan perumahan kelas menengah dengan tarif kisaran Rp10 ribu - Rp15 ribu.

Ketiga, layanan Bus JR Connexion tanpa subsidi diberikan pada perumahan kelas menengah ke atas dengan tarif kisaran Rp20 ribu – Rp25 ribu.

Operasional KRL di akhir pekan dan hari libur tidak perlu mendapat subsidi atau dihapuskan sehingga anggaran subsidinya dialihkan ke sebagian operasional JR Connexion yang memiliki jangkauan layanan yang lebih panjang.

Pengoperasian layanan JR Connexion merupakan bagian dari program BPTJ dalam meningkatkan moda share angkutan umum massal sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sesuai target RITJ, salah satu Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah pencapaian moda share angkutan umum massal sebesar 60% pada tahun 2029.

 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X