DPR: Pemerintah Harus Transparan soal Daerah Sebaran Corona

- Senin, 16 Maret 2020 | 10:59 WIB
Ilustrasi virus. (ANTARA)
Ilustrasi virus. (ANTARA)

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk berlaku tansparan soal data sebaran virus corona atau covid-19 di setiap daerah. Hal ini untuk menanggulangi adanya panic buying juga keresahan masyarakat.

"Petakan dengan jelas dan informasikan pada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Daerah yang menjadi entry point  warga negara asing  seperti  Kuala Namu, Menado, Bali, dan daerah lainnya, harus mendapat perhatian khusus," ucapnya saat dikonfirmasi Indozone, Senin, (16/3/2020).

Menurutnya, jika diprediksi makin meningkat, kondisi ini dapat dijadikan dasar untuk dilakukan lockdown sebagai langkah pencegahan  penyebaran lebih luas.

Dia menilai perlu adnyaa pembatasan mobilitas penduduk dari dan ke kota dengan pasien positif virus corona. Gugus tugas juga harus bekerja progressif, fokus, memiliki indikator kerja dan  time line  yang jelas.

"Harus langsung kerja ya, lakukan terobosan, dan  jangan sampai terjebak pada urusan administrasi atau birokrasi," tegasnya.

Netty menilai langkah pemerintah membentuk gugus tugas sudah terlambat.

"Saya menilai terlambat. Implikasinya sudah kemana-mana. Kepanikan  menyebar di masyarakat sampai pada panic buying  akibat kurangnya informasi yang tepat.  Rumor dan hoax bertebaran. Bahkan muncul pemain masker yang mengambil kesempatan dengan mencari keuntungan  pribadi. Mengapa WHO sampai secara khusus menyurati Indonesia agar menerapkan darurat nasional," urainya.

 

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X