Pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras demi menjaga stok beras nasional. Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, G Budisatrio Djiwandono meminta pemerintah agar mengkaji ulang rencana tersebut.
Budi mengatakan, pengumuman rencana impor tersebut akan membuat harga gabah di Indonesia semakin turun.
"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton, karena dapat menyebabkan harga gabah di kalangan petani turun drastis," ujar Budi di Jakarta, Sabtu (13/3).
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, harga gabah petani sudah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti di Blora hanya Rp3.300 per kilogram (kg), di Kendal Rp3.600 per kg dan di Ngawi Rp3.400 per kg.
Sedangkan berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2020, HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) di kalangan petani seharusnya sebesar Rp4.200 per kg.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi Januari hingga April 2021 diprediksi akan mencapai 14,54 juta ton beras, dan akan naik 3,08 juta ton dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun 2020 lalu, yakni sebesar 11,46 juta ton.
Budi meminta pemerintah untuk wajib memenuhi stok Bulog sekaligus cadangan beras dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan dari luar negeri.
"Pemerintah wajib memberikan kesempatan dan mendukung Perum Bulog untuk melakukan penyerapan beras dan gabah petani serta membantu Perum Bulog dalam penyaluran beras tersebut," tegas wakil rakyat dapil Kalimantan Timur itu.
