Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka data kerja sama Pemprov dengan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Pasalnya diketahui, Pemprov DKI sempat menjalin kerja sama dengan ACT beberapa kali untuk mengumpulkan dan menyalurkan donasi hingga bantuan sosial atau bansos.
Diantaranya adalah dalam pembagian bansos selama masa pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) hingga penyaluran hewan kurban.
“Jadi kan momentum untuk membuka seterang-terangnya, selama ini banyak yang bertanya bagaimana pola kolaborasi pihak ketiga dengan pemprov DKI,” ucap Idris saat dihubungi, Rabu (6/7/2022).
Baca Juga: ACT Tilep Duit Umat, Densus Selidiki Dugaan Aliran Dana ke Kelompok Teroris
Idris menyebutkan bahwa Anies perlu membuka data tersebut agar masyarakat mengetahui seluruh anggaran, dan apa saja program yang sedang berjalan dengan Pemprov DKI.
Terlebih lagi, menurut Idris, ACT diketahui memotong donasi hingga 13,7 persen dari total bantuan atau dana yang dikumpulkan.
“Jika benar biaya operasional sangat besar bahkan tak wajar jadikan catatan. Bila perlu masukan ke dalam daftar hitam kerja sama,” tandasnya
Seperti diketahui sebelumnya, lembaga ACT mengalami diduga melakukan penyelewengan donasi atau bantuan dari yang dikumpulkan dari masyarakat untuk fasilitas para petingginya.
