Mensos Risma Minta Bantuan KPK Untuk Ikut Perbaiki Data Penerima Bansos

- Senin, 11 Januari 2021 | 17:36 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini berjalan menuju mobil usai mengunjungii KPK, di Jakarta, Senin (11/1/2021). (photo/ANTARA FOTO/ Reno Esnir)
Menteri Sosial Tri Rismaharini berjalan menuju mobil usai mengunjungii KPK, di Jakarta, Senin (11/1/2021). (photo/ANTARA FOTO/ Reno Esnir)

Menteri Sosial (mensos) Tri Rismaharini meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait program penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 .

Risma meminta KPK untuk ikut membantu kementeriannya dalam memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi basis pemberian bantuan sosial (bansos).

Hal yang sama juga diminta Risma kepada aparat penegak hukum lain.

"Saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK, kemudian Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia untuk membantu dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan. Kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari dan memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," ujar Risma di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Risma pada hari Senin bertemu dengan tiga pimpinan KPK, yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Deputi Pencegahan KPK Nainggolan, serta jajaran di kedeputian pencegahan untuk melakukan koordinasi terkait dengan surat rekomendasi KPK pada tanggal 3 Desember 2020 tentang penyampaian kajian pengelolaan bantuan sosial.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi pada tanggal 4 Januari 2021 meluncurkan tiga bansos yang anggarannya dikelola oleh Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pada tahun 2021, sesuai dengan alokasi anggaran Kemensos, perincian tiga program bantuan sosial adalah:
1. PKH dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp28,7 triliun.

2. Kartu Sembako dengan target pertama 18,8 juta keluarga dan anggaran Rp45,12 triliun.

3. Bansos Tunai dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp12 triliun yang seluruhnya akan disalurkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X