Sosiolog dari Universitas Nasional Nia Elvina menilai bahwa kebijakan pemerintah, terutama Pemprov DKI Jakarta yang kembali membuka pusat perbelanjaan atau mall akan memiliki penilaian negatif dari masyarakat.
Pasalnya hal tersebut dikarenakan kebijakan itu digaungkan pada saat masalah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia.
"Saya kira masyarakat menilai kebijakan pemerintah atau pengelola negara ini di tengah berkembangnya Covid untuk membuka mall salah satunya, tendensinya penilaian masyarakat negatif," ucap Nia kepada Indozone, Selasa (16/6/2020).
Meskipun kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut untuk menjalankan dan memulihkan kembali roda perekonomian, namun masyarakat menilai penanganan kasus Corona hingga saat ini belum optimal.
"Karena masyarakat menilai kasus penyebaran dan penangganan Covid belum optimal. Seperti misalnya Jatim, atau provinsi lain kecenderungan kasus Covidnya masih tinggi," paparnya.
Oleh sebab itu, ia menyebutkan bahwa masyarakat akan menilai kebijakan pemerintah sampai saat ini belum bertumpu pada kepentingan masyarakat luas, dan bahkan cenderung kurang bijak.
"Masyarakat menilai kebijakan pemerintah saat masih belum bertumpu pada kepentingan masyarakat luas. Bahkan cenderung kurang bijak," ungkap Nia.
"Misalnya dengan keluarnya peraturan iuran BPJS tetap naik, dan sekarang ditambah dengan Tapera. Masyarakat menilai di tengah pandemi Covid, banyak yang kehilangan pekerjaan dan pengurangan gaji, beban malah ditambah," tutupnya.
