Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dipanggil oleh pihak Rektorat buntut dari postingan Presiden Joko Widodo 'The King of Lip Service'.
Berdasarkan surat tertanggal 27 Juni 2021, pihak kampus yaitu Direktur Kemahasiswaan UI Dr. Tito Latif Indra, M.Si memanggil 7 orang pengurus BEM UI dan 3 orang DPM UI. Mereka dipanggil pada hari ini untuk bertemu dengan pihak kampus UI.
Adapun rapat itu bertujuan untuk meminta penjelasan BEM soal narasi yang disampaikan dalam postingan itu.
Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia UI menyatakan bahwa pemanggilan tersebut merupakan bentuk pembinaan.
"Atas pemuatan meme tersebut di media sosial, Universitas Indonesia mengambil sikap tegas dengan segera melakukan pemanggilan terhadap BEM UI pada sore hari Minggu, 27 Juni 2021. Pemanggilan terhadap BEM UI ini karena menilai urgensi dari masalah yang sudah ramai sejak postingan yang mereka buat di akun sosial media BEM UI. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI," kata Amelita dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).
Amelita menilai postingan BEM UI soal Jokowi 'The King of Lip Service' itu melanggar aturan. Cara BEM UI dalam melemparkan kritik dinilai tidak tepat.
"Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi: The King of Lip Service, juga meme lainnya dengan teks "Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?", "UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)", "Demo Dulu Direpresi Kemudian" bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita.
Sebelumnya, BEM UI mengunggah sebuah foto di Instagram dengan caption yang menyebut Jokowi sebagai the king of lip service. BEM UI menilai Jokowi seringkali mengobral janji namun tidak ditepati.
"JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE," tulis BEM UI dalam caption unggah tersebut.
BEM UI menilai Jokowi sering mengobral janji manis. Namun, menurutnya, janji Jokowi seringkali tak selaras dengan kenyataan.
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," ungkapnya.
