Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah desa memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung sektor swasta (investasi). Langkah ini bisa memperkuat kemandirian desa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui sektor swasta.
“Maka dana APBDes yang ada, yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bukan itu yang dijadikan tulang punggung untuk majunya desa, tapi untuk memancing sektor swasta bisa masuk ke sana dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah itu,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Minggu (18/12/2022).
Baca Juga: Kemendagri Benarkan Pengembalian Permohonan Pencabutan Pergub 207 Tahun 2016
Tito membeberkan berbagai upaya pemerintah dalam mendukung pembangun di desa. Adapun upaya itu, kata dia, terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adanya anggaran khusus berupa Dana Desa, dibentuknya kementerian khusus yang mengurusi desa, dan berbagai upaya lainnya.
Untuk itu, Tito berharap keinginan pemerintah untuk memperkuat desa harus dipahami oleh kepala desa termasuk APDESI. Sehingga kedepannya dapat dibuat berbagai program yang mampu memperkuat desa.
“Kepala desa, saya paham bahwa di desa termasuk di otonomi daerah, tujuan akhirnya adalah kemandirian fiskal daerah itu, kabupaten itu, desa itu, kota itu harus mandiri secara fiskal,” ujarnya.
Lebih lanjut Tito mengatakan, dukungan APBDes bisa mendorong sektor swasta seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) untuk bisa hidup sehingga menambah PADes. Menurutnya, jangan sampai Dana Desa justru digunakan untuk program yang tak jelas, sehingga desa tak mandiri dan bergantung pada pemerintah pusat.
“Saya membayangkan kalau 74 ribu desa ini hidup semua, apalagi mandiri semua, negara ini menjadi bukan negara nomor 4, nomor 7, (tapi) nomor 1 di dunia,” ujarnya.
Baca Juga: Kemendagri-Polri Kerja Sama Terapkan Face Recognition di KTT G20
Tito menegaskan, desa memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan. Untuk itu, ia meminta pemerintah desa memahami filosofi lahirnya UU Desa termasuk diberikannya berbagai dukungan terhadap pemerintah desa.
“Masing-masing desa saya tahu ada desa wisata, ada desa mandiri, ada desa yang mempunyai kemampuan bisa menghadirkan ketahanan pangan yang kuat, ini yang kita harapkan,” tandasnya.
