Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, untuk menekan angka penyebaran virus corona. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Untuk membantu menekan penyebaran tersebut, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah kebijakan. Namun, sejumlah kebijakan itu justru mendapatkan penolakan.
Seperti halnya sejumlah kebijakan yang digaungkan oleh pemerintah DKI Jakarta, yang diusulkan oleh Anies Baswedan.
Setidaknya, ada tiga kebijakan dari Anies Baswedan yang ditolak oleh pemerintah pusat. Padahal, kebijakan itu berkaitan dengan upaya pencegahan virus corona. Berikut ulasannya!
1. Transportasi publik yang dibatasi
Untuk mengurangi angka penyebaran virus corona, Anies pernah mengusulkan untuk membatasi operasional transportasi umum, seperti MRT, LRT Jakarta dan TransJakarta.
"Kita menyampaikan bahwa layanan kendaraan umum akan mengalami perubahan. Kita menurunkan secara ekstrem kapasitas pelayanan," ujar Anies di Balai Kota, DKI Jakarta pada Minggu (15/3/2020).
Operasional transportasi umum itu dibatasi hanya dari pukul 06.00 hingga pukul 18.00 WIB. Selain itu, jumlah penumpang dalam setiap gerbongnya juga diturunkabn secara drastis.
Namun, di hari pertama penerapan kebijakan itu, yang terjadi justru antrean panjang di pintu masuk halte dan stasiun.
Para warga bahkan tak lagi menerapkan aturan social distancing. Kemudian pada siang harinya, Senin (16/3/2020), Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk tetap menjalankan transportasi publik pada masyarakat.
"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi," ujar Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin (16/3/2020).
"Baik kereta api, bus kota, MRT, LRT, TransJakarta yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurango antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di moda transportasi itu sehingga kita bisa menjaga jarak," sambungnya.
Usai mendapatkan arahan tersebut, Anies langsung mengembalikan jadwal transportasi umum seperti semula.
Kendati demikian, Anies tetap ingin adanya pembatasan transportasi umum, untuk menekan angka penyebaran virus corona.
2. Jakarta lockdown
Anies memiliki keinginan yang besar untuk membuat wilayah DKI Jakarta di lockdown. Meskipun begitu, Anies mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal.
