Pengelolaan anggaran keuangan kementerian kerap menjadi penasaran publik. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mulai melakukan penyusunan Kepmendagri Tentang Konsolidasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2022.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan Konsolidasi Dokumen pertanggungjawaban/ SPJ pada Satker Pusat, Satker Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan agar tertib administrasi dan memitigasi risiko adanya temuan, serta monitoring dan evaluasi terhadap kualitas kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Indra Gunawan, SE, M.PA mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dokumen pertanggungjawaban untuk mewujudkan tertib administrasi pertanggungjawaban. Sekaligus menghindari adanya temuan pada Satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
"Pengendalian pengelolaan keuangan merupakan salah satu instrumen untuk digunakan untuk menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran," ucapnya dalam keterangan tertulis.
Dia juga menambahkan, dalam pengendaliannya juga dapat dilakukan dengan berbagai aspek. Mulai dari aspek kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga hasil pelaksanaan anggaran.
"Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan hal penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan," ujarnya.
Disebutkan Indra, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki 21 satker dekonsentrasi yang belum melakukan penyerapan realisasi anggaran. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus untuk mengetahui kendala kendala penyebab belum terlaksananya kegiatan karena dapat mempengaruhi kinerja di Kemendagri.
Jumlah satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada 2022 sebanyak 136 satker yang terdiri dari 1 satker pusat, 2 satker tugas pembantuan, dan 133 satker dekonsentrasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat daerah, Bappeda, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 34 Provinsi.
