Lebih dari dua ratus Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tulungagung bersama-sama berangkat ke Jakarta, pada Senin, 16 Januari 2023 kemarin.
Setidaknya ada 4 bus yang membawa rombongan Kades ini berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan isi hati mereka soal aturan penggunaan dana desa dan perubahan masa jabatan Kades.
Hal ini disampaikan oleh salah satu perwakilan Kades, Hari Cahyono. Kades Pulosari tersebut mengatakan, ada 257 Kades di Kabupaten Tulungagung, namun pada aksi ini hanya sekitar 230 saja yang ikut.
Kades yang tidak ikut bukan berarti tidak setuju, melainkan sedang berhalangan, seperti sedang sakit maupun kondisinya yang sudah Lansia.
"Sebagian Kades memang ada yang tidak ikut, karena ada yang sedang sakit dan usianya sudah Lansia, tapi mereka semua setuju dengan usulan ini," ujarnya pada Senin (16/01/2023).
Hari mengatakan, mereka akan bergabung dengan Kades lain se-Indonesia untuk menyampaikan aspirasi. Saat ini masa jabatan Kades adalah 6 tahun per periode, sedangkan pihaknya berharap pemerintah bisa mengubah aturannya menjadi 9 tahun per periode.
Pihaknya enggan merinci dengan pasti alasan usulan penambahan tahun jabatan per periode itu. Menurutnya alasan pastinya akan disampaikan oleh pimpinan pusat.
"Kalau alasan pastinya kenapa isu ini yang dibawa, itu nanti DPP yang bisa menjelaskan lebih rinci, tapi kita harapkan agar kondusivitas masyarakat semakin tertata dengan adanya perubahan ini," jelasnya.
Sementara itu ditemui usai memberangkatkan para Kades ini, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo berpesan agar Kades yang berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib.
Pihaknya meminta Kades yang Berangkat ke Jakarta bisa membawa nama baik Tulungagung dalam menyampaikan pendapat mereka.
"Mereka ini kan sama seperti anak-anak saya semua, kita harapkan mereka bisa menyampaikan aspirasi dengan baik dan menjaga nama baik Tulungagung," jelasnya.
Maryoto menyebut, sejauh ini aturan tentang masa jabatan Kades sudah diatur dalam undang-undang, termasuk jika nantinya perubahan itu disetujui maka pihaknya siap melaksanakannya.
"Kalau masa jabatan itu kan sudah diatur undang-undang, kita turut patuh dalam aturan yang ada," pungkasnya.
Artikel menarik lainnya:
