Suhu politik Partai Demokrat memanas, pasca adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB tersebut, Kepala KSP Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Sejumlah pihak mencurigai adanya agenda terselubung lebih besar di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan KLB dan mengusung Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Saya heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB illegal oleh mantan-mantan kader Demokrat walaupun jelas menyalahi AD/ART partai yang legal” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun seperti dikutip Antara, Jumat (5/3/2021).
“Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB Ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya dibalik para mantan kader ini,” sambungnya.
Menurutnya, terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walk out saat menolak RUU Ciptaker September 2020.
“Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya,” ungkap dia .
Kemudian, munculnya nama Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB ilegal juga menimbulkan pertanyaan. Teguran Presiden Jokowi pada Kepala KSP Moeldoko agar tidak turut campur dalam urusan internal, tampaknya diabaikan.
Baca Juga: Polda Sumut Klaim Pasca KLB Partai Demokrat Situasi Aman dan Kondusif
"Sebagai orang dekat Presiden, Pak Moeldoko harusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, harusnya pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini," ujar Ubedillah mempertanyakan.
"Pola politik elite yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi," papar Ubedilah.
Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting, Syarwi Pangi Chaniago menganalisa siapa yang diuntungkan dalam dinamika Partai Demokrat hari ini.
“Analisa siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat, yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan,“ ucap Pangi.
"Dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024," lanjut dia.
Pangi kembali menyinggung pernyataan Kepala KSP Moeldoko yang menegaskan komitmennya untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat.
