Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding meminta masyarakat tidak melakukan provokasi atau terpancing provokasi terkait penganiayaan seorang warga disabilitas di Merauke, Papua, oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara.
Abdul mengatakan bahwa kasus ini rawan jadi alat provokasi berbasis etnis yang bisa dimanfaatkan lawan politik pemerintah. Kasus penganiayaan ini diharapkan tidak melebar ke isu SARA.
"Meminta semua pihak terutama provokasi-provokasi di media, harus kita atasi segera bagaimana caranya. Jangan sampai ini menjadi isu seperti kasus di Amerika, antara kelompok hitam dan putih. Jangan sampai narasinya dibawa ke sana, kita harus cegah," kata Abdul.
Abdul berharap ke depannya aparat Polri, TNI, hingga Satpol PP bisa mendisiplinkan anggotanya saat berhadapan dengan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi I DPR Bobby Adityo Rizaldi mengajak semua pihak mempercayakan penanganan kasus ini kepada TNI.
"Karena rentan disalahgunakan untuk propaganda hate speech kepada TNI. Sangat rawan dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM yang rentan di plintir baik domestik atau international melalui media sosial," katanya.
Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo juga sudah meminta maaf atas penganiayaan yang dilakukan dua anak buahnya yang kini telah ditahan.
”Saya selaku Kepala Staf TNI AU menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya di Merauke, terkhusus lagi pada korban dan keluarga. Mohon dibuka pintu maaf,” kata Fadjar.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga langsung mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Merauke.
Alasan pencopotan, kata Hadi, lantaran Danlanud dan Dansatpom itu tidak bisa membina anggotanya.
