Ratusan buruh melakukan aksi demontrasi di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sempat menyampaikan rencana untuk mengubah angka kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2022 mendatang.
"Kita menuntut janji Pak Gubernur mau mengubah UMP," ucap salah satu orator dari mobil komando, Rabu (8/12/2021).
Untuk menagih janji tersebut, buruh meminta agar perwakilannya diizinkan masuk ke dalam Balaikota, agar dapat menyampaikan secara resmi tuntutan mereka.
"Pak Gubernur izinkan kami mau masuk, kami ingin menagih janji yang bapak sampaikan," katanya.
Ratusan elemen buruh itu pun meminta kepada aparat kepolisian yang berjaga di depan Gedung Balai Kota DKI, agar mengizinkan mereka masuk dan menyampaikan aspirasi.
"Kepada pihak kepolisian diharap menerima delegasi, jangan menghalangi. Ini demokrasi," kata sang orator.
Sebelum bergerak ke Balai Kota, para buruh tersebut telah melangsungkan aksinya di kawasan Patung Kuda. Kemudian, aksi bergeser ke depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, untuk menuntut kenaikan UMP 2022.
Bulan lalu, Anies sempat menyatakan ingin merevisi besaran kenaikan UMP DKI 2022. Anies bahkan telah mengirim surat pada Kementerian Ketenagakerjaan agar meninjau ulang formula penetapan UMP yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Bagi Anies, kenaikan UMP DKI yang hanya senilai Rp38.000 amat jauh dari kelayakan dan tidak memenuhi asas keadilan.
