Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, belum tahu soal rancangan atau Detail Engineering Design (DED) dalam revitalisasi di Monumen Nasional (Monas). Ia masih akan mendalami dan memastikan ini.
"Yang kita kasih uang anggaran itu, kita engak tahu DED-nya kayak apa," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Prasetyo mengatakan, informasi yang diketahuinya tentang proyek revitalisasi Monas tersebut akan dapat menyerap air. Namun setelah mengecek dan meninjau lokasi proyek, faktanya berbeda.
"Eksekutif bilang bisa buat serapan air, saya cek ke lapangan kemarin, saya melihat, bawanya dicor atasnya dikasih batu alam, itu berarti kaa ada satu pembohongan publik. Nah yang kayak-kayak gitu yang mau saya bahas dan pertanyakan," ujarnya.
Dia menerangkan, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi Monas tersebut sejatinya harus mendapat izin dari pemerintah pusat. Artinya, harus ada komunikasi dan koordinasi sebelum proyek berjalan.
"Dan ini pun harus dengan pemerintah pusat, ya harus izin lah. Ketua pengarahnya Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dia (Gubernur DKI Jakarta) sebagai sekretaris pengarah, harusnya buka komunikasilah," jelasnya.
Ia melanjutkan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersinergi dalam hal apapun. Sehingga program atau proyek yang akan digarap sesuai kebutuhan.
"Kita ini pemerintah, harus nyambung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ini ibu kota negara, dan kalau seperti ini kan (jadi masalah)," tandasnya.
