Perubahan dunia saat ini tidak terlepas dari tren transformasi digital yang begitu masif. Cara-cara konvensional tidak bisa lagi sesuai dengan perkembangan zaman, kecuali terus melakukan inovasi tanpa henti.
Pergeseran tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, tidak semata di tingkat nasional maupun regional, namun juga telah menyentuh aras lokal, termasuk pemerintahan desa yang dalam istilah kekhususan Aceh disebut Gampong.
Maka dari itu, Smart Gampong sebuah lembaga swadaya kemasyarakatan, menginisiasi Bimtek bagi para Keuchik atau sebutan Kepala Desa bagi Gampong beserta para kader-kader PKK.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fuadri, mendukung penggunaan aplikasi Sistem Informasi Gampong (Sigap) berbasis desa pintar (smart village), untuk mendorong perencanaan desa yang lebih maju dan modern.
“Penggunaan aplikasi Sigap ini, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan gampong (desa) yang tepat sasaran, dan berkualitas sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Fuadri di Meulaboh seperti dilansir ANTARA, Selasa (28/6/2022).
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA mengatakan, Desa Gampong tidak sekadar menjadi mata rantai administrasi saja. Namun harus mengambil peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan, trantibumlinmas dan inovasi daerah.
"Sebagaimana kenyataan yang kita lihat semua dalam perspektif penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional dewasa ini," kata Safrizal.
BACA JUGA: Tradisi Menyajikan Kanji Rumbi Selama Ramadhan di Aceh, Dimasak Pakai Belanga Jumbo
Perubahan digitalisasi ini, kata Safrizal, sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang itu diatur soal pelaksanaan pembangunan di Aceh berlandaskan pada kepemerintahan yang baik, yang berlaku secara menyeluruh baik provinsi, hingga kabupaten/kota, kecamatan.
Maka pemerintah perlu mengarahkan agar mudah mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas. Dampak ke depan, pelayanan publik setempat juga jadi lebih baik.
"Oleh karena itu, inovasi diarahkan selain untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektifitas dalam rangka penerapan good governance, turut menjadi upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang cheaper, faster and better," tambah dia.
Artikel Menarik Lainnya:
