Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak segan turun gunung untuk mencegah tindakan anarkis, inkonstitusional. Termasuk upaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2019.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan, TNI tidak pandang bulu kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.
Hadi menegaskan TNI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. TNI akan berada di garis depan jika keutuhan dan keselamatan bangsa mendapat ancaman.
"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI," kata Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9).
Lebih lanjut, Hadi menjelaskan dalam aksi unjuk rasa, tugas TNI adalah mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri dalam memberikan tugas keamanan. Sejauh ini TNI bersama polisi telah melakukan berbagai upaya pengamanan, termasuk di sekitar Gedung DPR maupun obyek vital lainnya.
"Di mana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan gedung DPR/MPR," ujar Hadi.
Adapun enam titik pengamanan dua tempat strategis, yakni kawasan Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) TNI Angkatan Laut, pintu utama Gedung DPR-MPR. Kemudian, depan BPK Pejompongan, persimpangan Slipi yang mengarah ke Petamburan dan Palmerah, serta pintu belakang Gedung DPR-MPR.
"Di daerah juga seperti itu, kita dukung, supaya keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga," ujar Hadi.
