Menyikapi kasus siswi nonmuslim dipaksa pakai jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan membuat hotline pengaduan.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan hotline pengaduan ini dibuat untuk mencegah intoleransi serupa terulang kambali.
"Kami di Kemendikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran segera mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa," kata Mendikbud Nadiem Makarim.
Dia menegaskan pemerintah tidak menoleransi guru dan kepala sekolah SMKN 2 Padang karena memaksa siswi nonmuslim memakai jilbab.
"Untuk itu, pemerintah tidak akan mentolelir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang Kemendikbud telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas, saya mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran," tutur Nadiem.
Aturan memakai jilbab di sekolah di Kota Padang sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2005, namun baru mencuat setelah ada yang berani menyuarakan keberatan.
Nadiem bahkan meminta pemerintah setempat menerapkan sanksi tegas seperti pemecatan terhadap pihak yang paksa siswi nonmuslim berjilbab.
“Saya meminta Pemda, sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan,” ujar Nadiem.
