Mabes Polri saat ini sedang menyusun pola skema pengamanan untuk pilkada serentak 2020 mendatang yang rencananya akan diikuti 270 wilayah di Indonesia. Diperkirakan sebanyak dua pertiga kekuatan Polri akan diterjunkan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis sudah memberikan instruksi kepada jajaranya terkait pengamanan pilkada serentak. Terkait kekuatan yang diterjunkan, diperkirakan sebanyak dua pertiga kekuatan Polri akan dikerahkan.
"Pelibatan kekuatan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak sesuai dengan ketentuan adalah sebanyak dua pertiga kekuatan jumlah personel Polri. Data real tentunya nanti kekuatan akan kita update setiap saat karena saat ini masih digodok," kata Brigjen Awi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Mengenai pola pengamanannya, Awi mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses perencanaan pengamanan. Tentunya Polri akan mengacu pada potensi kerawanan di daerah tersebut.
"Di samping itu pola pengamanan juga sangat dipengaruhi oleh hasil mapping kerawanan tentang tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang dilakukan oleh kewilayahan, antara lain terkait potensi konflik di daerah tersebut sehubungan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya," ungkap Awi.
Hal-hal yang menjadi perhatian Polri yakni praktik politik uang, politik identitas, sebaran hoaks, hate speech hingga black campaign. Kapolri, dikatakan Awi juga menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi secara dini aksi-aksi kejahatan yang bisa saja terjadi saat Pilkada berlangsung.
"Adapun perintah bapak Kapolri kepada jajaran antara lain melaksanakan deteksi dini dan monitoring pasca dikeluarkannya peraturan KPU nomor 5 tahun 2020," pungkas Awi.
