Usai menggelar rapat terbatas dengan para menteri, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) 2020 secara resmi. Ini dilakukan akibat wabah COVID-19.
"Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021," ucap Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya kepada Indozone.id, Selasa (24/3)
Keputusan itu katanya mengutamakan kesehatan dan nyawa manusia sebagai respons dari wabah COVID-19 yang terus menjangkiti di seluruh wilayah Indonesia.
"Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons COVID-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha," kata Fadjroel.
Ujian nasional yang ditiadakan mulai dari tingkat SD sampai SMP masing-masing adalah Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Katanya kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR RI menggelar rapat bersama melalui video conference pada Senin (23/3/2020) malam.
Rapat tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan di ujung masa akhir tahun pelajaran di tengah ancaman wabah virus Corona atau Covid-19.
Salah satu hasil dari rapat video conference ini adalah Kemendikbud dan Komisi X DPR sepakat untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) pada tahun ini, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Kabar tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda lewat akun Twitter-nya @SyaifulHooda.
"DARING MEETING: barusan selesai Rapat Daring dengan Mendikbud dan Jajaran; salah satu yang kita sepakati; Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA Ditiadakan," tulis Syaiful Huda.
Saat ini tengah dikaji berbagai opsi ujian bagi siswa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai raport.
“Dari rapat konsultasi via daring (dalam jaringan atau online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport,” kata Ketua Syaiful Huda dalam siaran pers yang diterima Indozone.id, Senin malam (23/3/2020).
DARING MEETING: barusan selesai Rapat Daring dengan Mendikbud dan Jajaran; salah satu yang kita sepakati; Ujian Nasional (UN) SD, SMP dan SMA Ditiadakan.@cakiminow @komisix @dpr_ri @dpp_pkb @fraksipkb pic.twitter.com/fX0kVgzM0r
— Syaiful Huda (@SyaifulHooda) March 23, 2020
Huda memang mendesak sebelumnya pada pemerintah untuk menghapus pelaksanaan UN di tahun ini. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik didasarkan atas penyebaran Virus Corona yang kian masif.
