Menurut Susi selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna adalah bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Itulah kenapa menurutnya, politisi memiliki peranan penting untuk mengatasi permasalahan Natuna.
"Karena kalau saya perhatikan selama lima tahun gabung dalam pemerintahan, politisi itu make most of the matter. Kalau buruk, maka politisi juga buruk. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi negarawan yang peduli rakyat," kata Susi dalam rilis Humas PKS.
Susi mengungkapkan hal tersebut dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Ia menambahkan, berbagai aturan yang ditegakkan di zamannya seperti tidak ada "transhipment" (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal, yang membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global.
Menurutnya, untuk mempertahankan hal tersebut diperlukan komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam menangani Natuna.
"Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu sangat bergantung pada kualitas politisinya," tegas Susi.
Susi menambahkan kalau anggota DPR memiliki prinsip, maka ia akan berjuang keras untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa termasuk kedaulatan negara.