Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan semua pihak soal bahayanya dampak dari praktik politik uang terhadap demokrasi di Indonesia.
Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa dampak dari politik uang sangat mencederai demokrasi.
"Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen ini cukup lumayan besar, sangat tinggi kalau dikaitkan dengan standar internasional," kata Ilham Saputra dalam diskusi pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang pada pemilu dan pemilihan di Jakarta, Selasa (5/10) dikutip dari ANTARA.
Hal itu bahkan menurutnya menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar untuk peringkat politik uang sedunia.
Baca juga: Pengakuan Orangtua Anak yang Punya Nama 19 Kata, Diminta Petugas untuk Mengubah Nama
Agar bisa mencegah politik uang terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang, KPU berupaya memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.
"KPU juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana rusaknya atau negatifnya politik uang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," kata Ilham Saputra.
Menurut dia, transaksi politik uang dalam pemilu dan pemilihan akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih berperilaku koruptif dan merusak bangsa dan negara.
"Politik uang ini dapat merusak dan mencederai demokrasi itu sendiri, dapat merusak pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti," katanya.
Seperti yang dikhawatirkan atau sudah banyak contoh mereka yang terpilih pada pemilu dengan praktik politik uang, kata Ilham Saputra, akan melakukan tindak pidana korupsi.
"Untuk mengembalikan modal dalam politik uang ketika ada transaksi tersebut," katanya lagi.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan semua pihak dapat berperan serta meminimalisasi, bahkan meniadakan tindakan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
